PAPER MANAJEMEN PERKOTAAN
Permasalahan Sanitasi Kota Pekanbaru




DOSEN
EKO PRIYO PRNOMO, S.IP

MUHAJIR ALFAJRI JUFRI
20070520027

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010
A. Latar Belakang Masalah
Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km2. Jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa (tahun 2008) meningkat dari 586.000 jiwa (tahun 2000). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahun. Diproyeksikan jumlah penduduk akan meningkat menjadi 1,1 juta (tahun 2015) dan 1,5 juta (tahun 2026). Kepadatan penduduk yang tertinggi terutama di kecamatan-kecamatan di pusat kota (Pekanbaru Kota dan Sukajadi), dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di kawasan pemukiman baru (Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dll).
Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, utamanya disebabkan oleh:
a. Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar subsektor air limbah, persampahan, dan drainase.
b. Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan sanitasi masih belum terpadu;
c. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut;
d. Keterbatasan anggaran dan investasi; sektor sanitasi masih belum menjadi skala prioritas.
e. Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak.
f. Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.
Saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas air limbah terpusat (off-site), semuanya masih bersifat on-site. Sebagian besar penduduk Kota menggunakan jamban pribadi, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum. Untuk pengangkutan air limbah menggunakan truk yang dikelola oleh Dinas Kebersihan bersama-sama dengan Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) saat ini sudah selesai diperbaiki dan akan segera diserah-terimakan dengan Pemko Pekanbaru.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru memperkirakan produksi sampah sekitar 459 ton per hari, namun yang dapat terangkut hanya sekitar 160 ton per hari. Tingkat pelayanan sampah baru mencapai 36%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah keterbatasan SDM dan peralatan, teknis operasional yang masih tradisional mengikuti perilaku masyarakat, dan keterbatasan dana.
Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk merupakan salah satu pemicu meningkatnya jumlah penderita diare, demam berdarah, dan malaria. Hal ini tentunya akan semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang tinggal pada perumahan yang padat dan tanpa sarana sanitasi yang memadai, dan mereka umumnya berpendapatan rendah.
Di sisi lain kondisi saluran drainase yang kurang baik merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan genangan di Kota Pekanbaru. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memburuk karena banyaknya saluran yang rusak dan kurang berfungsi, menumpuknya sampah di saluran drainase, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran dan lingkungan pemukiman mereka.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru. SSK merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sanitasi secara terpadu, menyeluruh, dan jangka panjang. SSK merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi kota, strategi, rencana tata ruang, dan program pembangunan Kota Pekanbaru.
Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru berisikan visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi (2010 – 2026). Ruang lingkup SSK mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas pelayanan, pengembangan kelembagaan, penegakan hukum dan peraturan, pengembangan sistem pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
B. Pendekatan Yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Legal Kelembagaan dimana peran Pemerintah Kota sangat dominan , langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota adalah dengan Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota yang terdiri dari berbagai dinas / instansi yang terkait dengan kegiatan sanitasi. POKJA Sanitasi ini ditetapkan melalui SK Walikota, dan diharapkan dapat menjadi mitra selama pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi Kota (tahun 2007 – 2009). Tim Pokja Sanitasi yang terdiri dari sejumlah dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sanitasi, seperti BAPPEDA, Kantor Lingkungan Hidup (dulu BAPEDALDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota.
Beberapa yang telah dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru selama kurun waktu 2008 - 2009 melalui Program Pengembangan Sanitasi Kota Pekanbaru telah dilaksanakan beberapa Proyek Sanitasi, yaitu :
a) Pembangunan IPAL Komunal beserta jaringan perpipaannya di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail. Pembangunan IPAL ini menggunakan Sistem DEWATS (Decentralized Wastewater Treatment System).
b) Pembangunan MCK Plus di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir. Pembangunan MCK ini juga menggunakan Sistem DEWATS untuk pengolahan air limbahnya.
c) Penggantian Tanki Septik Konvensional atau yang bocor dengan Tangki Septik Biofil di Kelurahan Tangkerang Timur (Kec. Bukit Raya) dan Kelurahan Tangkerang Tengah (Kec. Marpoyan Damai). Teknologi Biofilter adalah penggunaan media kontak untuk pembiakan bakteri pengurai (filter biologis).
d) Pembangunan Transfer Depo (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan dilengkapi dengan sarana Komposting Sampah rumah tangga di Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir.
e) Pembangunan Sarana Komposting untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah hijau (pepohonan, rumput, tanaman, dll) sebagai pupuk di Hutan Kota, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail.
f) Sosialisasi Bor Biopori sebagai upaya meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan pengurangan genangan yang dilakukan di Kecamatan Sukajadi dan Bukit Raya.
g) Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun bagi murid-murid di 20 Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilengkapi pula dengan bimbingan & pelatihan bagi murid dan guru, pembangunan wastafel komunal, penyediaan tong sampah basah & kering, tanki air bersih, dll.
h) Renovasi dan pembangunan MCK Plus di Kampung Dalam.
i) Survei dan Inventarisasi Drainase seluas 1.000 Ha di kawasan pusat kota. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi database drainase dan sebagai bahan perencanaan sistem drainase yang lebih baik.
j) Pengenalan Software KIKKER untuk database drainase dan juga Software SOBEK untuk membantu mensimulasi perencanaan drainase.
Selain pembangunan fisik, juga telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Pekanbaru. Pokja merupakan representasi dari dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan sanitasi, terdiri dari BAPPEDA (Koordinator), Dinas PU, Dinas Tata Ruang & Bangunan, Dinas Kebersihan & Pertamanan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari LSM.
• Pelatihan kepada operator Komposting, baik yang dilakukan di Rumbai Pesisir maupun di Hutan Kota. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan teknis dan sekaligus operasional dan pemeliharaan sarana.
• Pelatihan penggunaan Software KIKKER dan SOBEK dalam rangka pengembangan sistem database drainase dan simulasi perencanaan drainase.
• Seminar dan lokakarya, baik di tingkat kota maupun kecamatan & kelurahan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan segenap instansi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sanitasi di Pekanbaru.
• Kampanye dan sosialisasi sanitasi, baik melalui Televisi, Radio, Koran dan juga dengan Stikers, Leaflet, dll.

Kebijakan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dapat mencegah pembuangan sampah di aliran sungai karena Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencanangkan system perpipaan dalam pembuangan air limbah rumah tangga, terutama air bekas cuci dan dapur.
Dengan adanya sanitasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuat aliran pembuangan limbah atau kotoran langsung ke sungai, karena hal ini dapat mencemarkan air sungai dan menggenangkan air sungai yang berakibat banjir.
Menurut survei dapat ditemukan hasil bahwa meningkat tingkat keamanan terhadap air tanah, dengan itu dapat memudahkan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Dengan kondisi Linkungan yang baik merupakan salah satu factor yang dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat terutama yang tinggal d perumahan kumuh yang paling sering terjangkit penyakit.
D. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru
Untuk Menyelesaikan masalah sanitasi ini Pemerintah Kota Pekanbaru dengan cara, yakni :
• Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sanitasi yang terpadu, berkelanjutan dan didukung oleh berbagai pihak.
• Meningkatkan kebutuhan layanan prasarana dan sarana sanitasi yang baik dan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan permukiman dan sosial-budaya
• Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Pada tahap awal sangat dibutuhkan upaya untuk membangun iklim yang kondusif melalui tata kelola sanitasi yang baik, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan komitmen dari SDM yang terlibat, pembenahan peraturan perundangan, adanya dukungan anggaran Pemerintah sebagai pemicu (trigger) bagi pengembangan sanitasi jangka panjang.
Dengan adanya iklim sanitasi yang kondusif tersebut, dan kemudian diikuti dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kebutuhan (demand) terhadap pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang baik dan aman bagi lingkungan. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya pihak-pihak penyedia produk dan jasa layanan sanitasi (supply), seperti jasa perencanaan, jasa pengurasan dan pengangkutan lumpur tinja, jasa pengangkutan sampah, usaha komposting, kontraktor septiktank dan IPAL, biofil dan bor biopori, dll. Bila kerjasama tiga komponen ini berlangsung dengan baik maka permasalahan sanitasi dapat segera diatasi.
Beberapa faktor penting yang sangat menentukan dalam implementasi Strategi Sanitasi ini adalah:
• Pemasaran sanitasi dan peningkatan peran-serta masyarakat
• Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas
• Pengembangan berbagai alternatif sumber pendanaan, misalnya melalui meso-financing, kerjasama dengan lembaga donor luar negeri, dll.
• Peningkatan peran-serta dunia usaha, misalnya melalui kerangka kerjasama Kemitraan Pemerintah dan Swasta
• Sistem informasi dalam rangka mendukung perencanaan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi.
E. Peran Masyarakat
Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam masalah Sanitasi salah satu contoh dengan cara pengendalian pencemaran air di lokasi perumpahan sederhana adalah dengan memutus pipa saluran langsung dari septic tank ke parit yang banyak terdapat di lokasi perumahan Widya Graha 1 dan Perumahan Delima Puri. Jika saluran langsung ini tidak ada dan bangunan septic tank tidak memenuhi standar, yang akan tercemar hanyalah air bersih (air sumur) setempat, tetapi dengan dibuatnya saluran langsung ke parit, pencemaran air tidak hanya terjadi secara local melainkan akan meluas jauh sampai ke anak sungan dan perairan umum. Dalam hal ini peran aktif dari masyarakat sangat diharapkan karena tanpa adanya peran aktif dari masyarakat prokram yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan berhasil.

Perampasan Lahan

Info klik link ini,,,
http://foto.okezone.com/view/2829/perampasan-lahan

Rehab Asrama Mahasiswa Riau di Kairo Dananya Sebaiknya Diupayakan dari APBN

25 Mai 2011 - 20.05 WIB
PEKANBARU, riauonline.com

Selain melakukan rehab ulang beberapa asrama mahaiswa Riau di beberapa dearah di Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau tahun 2012 mendatang juga akan melakukan rehab asrama mahasiswa Riau di luar negeri. Salah satu asrama mahasiswa di luar negeri yang akan di rehab tersebut adalah asrama mahasiswa Riau di Kairo Mesir

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Riau HM Johar Firdaus MSi kepada riauonline,com di ruang kerjanya, Rabu (25/5). Menurut politisi senior Partai Golkar ini, rencana rehab asrama mahasiswa Riau di Mesir tersebut sebenarknya telah lama direncanakan. Namun kalau tidak ada halangan rencana tersebut akan dianggarkan dalam APBD Riau 2012 mendatang.

"Hal itu hingga kini masih dalam tahap pembicaraan. Jika memungkin maka anggaran untuk itu akan kita anggarkan dalam APBD Riau mendatang," katanya.

Menanggapi rencana tersebut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Riau Azmi Setiadi MT mengatakan, rehab asrama mahasiswa di Kairo tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Namun yang penting diketahui apakah asrama tersebut benar merupakan aset daerah. Sebab asrama tersebut berada di luar negeri, bisa jadi asrama itu merupakan aset nasional.

"Jika memang asrama mahasiswa Riau tersebut merupakan asetnya Pemerintah Provinsi Riau maka rehab yang dibiayai APBD sah-sah saja. Karena ini akan sangat membantu mahasiswa kita yang menuntut ilmu di sana," katanya.

Namun jika aset tersebut merupakan aset negara, maka rehab asrama tersebut tentu saja dananya bukan bersumber dari daerah. Namun untuk meghemat pengeluaran daerah, kata Azmi lagi, tidak ada salahnya dana untuk merehab asrama itu diupayakan dana dari APBN.(zlf)

Panwas Laporkan Hasil Pleno Dugaan Manipulasi Data Firdaus ke Gakumdu

Sabtu, 23 Juli 2011 21:07

Panwaslu Kota Pekanbaru melaporkan hasil pleno dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota Pekanbaru, Firdaus ke Gakumdu setempat.

Riauterkini-PEKANBARU- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru rencananya hari ini (23/7/11), melaporkan hasil rapat pleno tentang dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota, Firdaus ST, MT ke pihak Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilukada Pekanbaru.

Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru Superleni yang dihubungi riauterkini melalui telepon genggamnya, membenarkan hal itu. Dikatakan, pihak telah memplenokan hasil investigasi dugaan manipulasi data yang dilakukan Firdaus saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilahan Umum (KPU) sebagai calon Walikota Pekanbaru.

"Tadi siang rencananya hasil pleno itu kita serahkan ke Gamkumdu, karena mereka yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Tetapi hingga malam ini saya belum dapat laporan, apakah jadi staf saya mengantarkan hasil pleno Panwas itu ke Gakumdu," tuturnya.

Superleni mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti laporan salah satu LSM tentang dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota Firdaus ST, MT. Dalam laporan LSM itu disebutkan, Firdaus memiliki istri lain yang tidak dicantumkan ke biodata dirinya saat yang bersangkutan mendaftarkan diri KPU.

Menindaklanjati laporan LSM itu, pihak Panwaslu berangkat ke Jakarta untuk meneliti keabsahan Kartu Keluarga (KK) di mana tercantum nama Firdaus Muhammad sebagai Kepala Keluarga. Meski ada perbedaan nama, tetapi tanggal dan tempat tanggal lahir persis sama dengan calon Walikota Firdaus ST, MT.

"Setiba di Jakarta, kami membentuk dua tim. Tim pertama menuju ke alamat yang tercantum di KK milik Firdaus Muhammad. Saya sendiri waktu itu ke bagian tugas ke kantor Panwaslu Pusat," papar Superleni.

Dari hasil penelusuran staf Panwaslu Kota Pekanbaru, Dendy Gustiawan , mereka tidak bertemu langsung dengan perempuan yang disebut-sebut sebagai istri kedua Firdaus ST MT. Tim ini hanya bertemu dengan petugas keamanan kompleks di Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat.

Saat ditanya pemilik KK atas nama Firdaus Muhammad, mereka mengakui data itu. Begitu juga saat Dendy mengeluarkan foto Firdaus ST, MT, petugas keamanan komplek ini pun mengaku pernah nampak di rumah yang tercantum dalam KK tersebut.

"Keterangan petugas keamanan atau sekuriti perumahan itu dibuat berita acaranya dan dilampiri materai. Esok harinya, saya dengan tim lagi yang menyelusuri kantor yang mengeluarkan KK atas nama Firdaus Muhammad. Kami lalu mendatangi Kepala Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat. Dan petugas ini mengaku memang mengakui KK itu dikeluarkan pihaknya.

Namun ketika ditanyai data-data awal dalam kepengurusan KK atau KTP, petugas Suku Dinas Kependudukan menolaknya dengan alasan Firdaus Muhammad belum memperbarui nomor induk kependudukannya. KK dan KTP atas nama Firdaus Muhammad ini masih model lama," terang Superleni.

Begitu juga saat Superleni dkk ingin melihat foto Firdaus Muhammad yang dilampirkan dalam arsip kependudukan mereka, pihak Suku Dinas Kependudukan itu menolaknya.

"Nah, hasil penyelusuran itu lah yang kita plenokan. Karena Panwaslu itu sifatnya dan fungsi hanya mengawasi pelanggaran Pemilukada Kota Pekanbaru, hasil pleno itu kita teruskan ke Gakumdu. Tergantung Gakumdu lah apakah mau menindaklanjutinya atau tidak hasil pleno yang menurut jadwal kami serahkan hari ini," kata Superleni lagi. *** (son)

Buktikan Pungli Penerimaan Siswa, Disdik Kampar Panggil Seluruh Kepsek

Disdik Kampar merespon cepat tudingan pendemo soal maraknya pungli menerimaan siswa. Seluruh kepala sekolah dipanggil untuk diminta keterangannya.

Riauterkini-BANGKINANG
Kadis Dikpora Kampar layangkan surat kepada seluruh Kepala Sekolah se Kabupaten Kampar serta memanggil Kepsek yang terbukti melakukan pungli pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012. Apabila terbukti akan diberikan sangsi tegas. Langkah tersebut menindaklajuti tudingan pengunjuk rasa kemarin.

‘’ Kita sudah melayangkan surat edaran Nomor: 420/Sekre-Peg/9321 perihal tindak lanjut hasil hearing serta memanggil Kepsek yang terbukti melakukan pungli terhadap penerimaan siswa baru dan ini sesuai perintah Bupati Kampar (Burhanuddin Husin-red) untuk menindak lanjuti hasil hearing bersama dengan AMPPK serta dengan komisi II kemaren ( Rabu, 20/7/11-red),’’ jelas Amri Salam Kadisdikpora Kampar saat jumpa pers diruang kerjanya Kamis (21/7/11).

‘’ Jika terbukti terjadinya pungli yang dilakukan Kepsek kita akan mengambil tindakan tegas hal ini juga sesuai arahan bupati dan tindakan tegas tersebut tentunya berada pada kewenangan bupati kita hanya merekomendasinya,’’ terangnya.

Dikatakannya, bagi kepsek yang melakukan pungli juga harus mengembalikan uang tersebut,’’ Semua uang pungli harus dikembalikan kepada semua wali murid sebab tentunya ini sudah menyalahi aturan,’’ tegasnya.

Dijelaskannya ia tidak memungkiri bahwa kasus ini sebelum ia menjadi Kadis pungli ini sudah terjadi,’’ Bahkan saya sudah mewanti-wanti dan mengumpulkan seluruh Kepsek agar dalam penerimaan siswa baru ini sesuai dengan aturan, namun karena cara berpikir seseorang itu sudah rusak dengan pola-pola demikian, namun kita yakin kedepan ini semua akan berobah,’’ janjinya.***(man)

Mahasiswa Masih Mempertanyakan Perjuangan 5 Desa

BANGKINANG - Karena perjuangan lima desa semakin tak jelas muaranya, Mahasiswa
Kampar mempertanyakan komitmen Pemkab Kampar terhadap perjuangan lima desa.
 
      Mereka mendesak DPRD melakukan hearing dengan mahasiswa pada Selasa 1 Juni 2010
mendatang, guna mendesak DPRD dan Pemkab Kampar terhadap keseriusan menyangkut
lima desa tersebut.
 
Sekretaris Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar Independen (FKMKI) Migos kepada
wartawan, Kamis (27/5) mempertanyakan komitmen Pemkab dan DPRD Kampar dalam
mempertahankan lima desa ke pemerintah pusat. Sebab sejauh ini, ia menilai komitmen
kedeua lembaga yakni DPRD dan Pemkab Kampar kurang serius mempertahankan lima desa
itu.
 
“Kami melihat sampai kini tak ada komitmen dan keseriusan Pemkab dan DPRD dalam
penyelesaian lima desa. Bahkan sebagian anggota dewan ada yang ingin mengundurkan diri.
Ini tentunya harus kita sikapi, ada apa. Karena itu, kita akan mempertanyakan tentang
perjuangan lima desa itu melalui hearing pada selasa nanti,” ujar Migos.
 
Perjuangan lima desa sampai saat ini tidak jelas rimbanya. Sebelumnya para pemuda yang
tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kampar juga mendesak Pemkab
Kampar untuk serius memperjuangkan lima desa yang saat ini jatuh ke tangan Rohul itu.
 
Bahkan KNPI juga mengadakan hearing dengan DPRD dan Pemkab Kampar yang saat itu di
fasilitasi oleh Komisi 1. Saat itu disepakati dua opsi, yakni pertama dengan negosiasi ke
Depdagri dan PPR RI dan opsi kedua mem-PTUN-kan Depdagri. Tapi langkah PTUN itu
sampai kini belum juga ditempuh.
 
Ketua Komisi 1 DPRD Kampar, Ahmad Fikri juga meminta agar persoalan 5 desa tetap menjadi
prioritas pemkab Kampar. Ia bahkan menilai sudah tidak mungkin lagi langkah perundingan
dilakukan. Karena itu, dia meminta agar Pemkab Kampar segera melakukan PTUN tentang 5
 1 / 2Mahasiswa Pertanyakan Perjuangan Lima Desa
Ditulis oleh Administrator
Jumat, 28 Mei 2010 19:27 -
desa tersebut. Bahkan Fikri malah meminta Depdagri supaya menstatusquokan 5 desa.
 
“Sebaiknya PTUN dilakukan masyarakat, sebab yang lebih berkepentingan dalam hal ini adalah
warga bersangkutan. Namun pemkab Kampar harus memfasilitasinya,” terang Fikri.

`Balimau Kasai` Upacara Menyambut Ramadan di Kampar

Bangkinang- Usai melaksanakan kegiatan Maawuo di Danau Bokuok yang merupakan kegiatan rutin masyarakat, Kampar kembali menggelar event budaya yang juga menjadi tradisi masyarakat, yaitu acara Balimau Kasai. Acara ini dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

“Acara ini selain termasuk kegiatan budaya dan keagamaan, juga merupakan salah satu kegiatan dalam kalender pariwisata Kampar,” ujar kasubdin Pariwisata dan Budaya Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Ir H Zamhir Basem MM di Bangkinang, Senin (3/9).

Tahun ini ada peningkatan dari kegiatan Balimau Kasai dari tahun-tahun sebelumnya. Karena acara ini bukan hanya kegiatan sekedar balimau kasai saja namun juga aneka kegiatan lainnya,  seperti lomba sampan hias yag sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Juga dilaksanakan kegiatan lomba lain seperti lomba rebana, lomba busana muslim, bazaar dan aneka kegiatan lainnya. “Ini dibuat untuk masyarakat karena pada dasarnya acara ini adalah acara masyarakat,” katanya.

Kegiatan Balimau Kasai yang memang setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Kampar, dan ini berlaku di semua kecamatan yang ada di Kampar, hanya saja pemusatan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar, dan dihadiri oleh Gubernur Riau dan Bupati Kampar serta para pejabat.

Balimau Kasai yang dipusatkan di Desa Batu Belah yang berjarak sekitar 6 km dari Bangkinang. Acara Balimau Kasai ini sendiri merupakan gabungan dari budaya Hindu dan Islam.
Masih Pantaskah Bangkinang Kota Beriman Kalau menyambut Bulan suci Ramadhan masih menyelenggarakan tradisi dari agama Hindu...?????????

Sumber : Riau Pos
Kredit foto : Koleksi Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu