PAPER MANAJEMEN PERKOTAAN
Permasalahan Sanitasi Kota Pekanbaru




DOSEN
EKO PRIYO PRNOMO, S.IP

MUHAJIR ALFAJRI JUFRI
20070520027

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010
A. Latar Belakang Masalah
Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km2. Jumlah penduduk sekitar 800.000 jiwa (tahun 2008) meningkat dari 586.000 jiwa (tahun 2000). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahun. Diproyeksikan jumlah penduduk akan meningkat menjadi 1,1 juta (tahun 2015) dan 1,5 juta (tahun 2026). Kepadatan penduduk yang tertinggi terutama di kecamatan-kecamatan di pusat kota (Pekanbaru Kota dan Sukajadi), dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk di kawasan pemukiman baru (Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, dll).
Peningkatan penduduk dan pemukiman yang pesat ini membutuhkan dukungan sarana dan prasarana dasar, khususnya air bersih dan sanitasi. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang memadai merupakan suatu prasyarat bagi kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih sering ditemukan kendala dan permasalahan, utamanya disebabkan oleh:
a. Perencanaan sanitasi masih relatif parsial dan sektoral, kurang terintegrasi antar subsektor air limbah, persampahan, dan drainase.
b. Koordinasi dan kinerja antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan sanitasi masih belum terpadu;
c. Tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait sanitasi masih relatif rendah, dan kurang tegasnya sanksi atas pelanggaran tersebut;
d. Keterbatasan anggaran dan investasi; sektor sanitasi masih belum menjadi skala prioritas.
e. Investasi sektor swasta masih terbatas, karena masih dinilai kurang layak.
f. Partisipasi swasta masih relatif terbatas, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.
Saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki fasilitas air limbah terpusat (off-site), semuanya masih bersifat on-site. Sebagian besar penduduk Kota menggunakan jamban pribadi, dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan jamban bersama dan jamban umum. Untuk pengangkutan air limbah menggunakan truk yang dikelola oleh Dinas Kebersihan bersama-sama dengan Perusahaan Daerah dan pihak swasta. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) saat ini sudah selesai diperbaiki dan akan segera diserah-terimakan dengan Pemko Pekanbaru.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru memperkirakan produksi sampah sekitar 459 ton per hari, namun yang dapat terangkut hanya sekitar 160 ton per hari. Tingkat pelayanan sampah baru mencapai 36%. Beberapa faktor yang menjadi penyebab adalah keterbatasan SDM dan peralatan, teknis operasional yang masih tradisional mengikuti perilaku masyarakat, dan keterbatasan dana.
Kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk merupakan salah satu pemicu meningkatnya jumlah penderita diare, demam berdarah, dan malaria. Hal ini tentunya akan semakin membebani masyarakat, khususnya mereka yang tinggal pada perumahan yang padat dan tanpa sarana sanitasi yang memadai, dan mereka umumnya berpendapatan rendah.
Di sisi lain kondisi saluran drainase yang kurang baik merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan genangan di Kota Pekanbaru. Kondisi ini dikhawatirkan semakin memburuk karena banyaknya saluran yang rusak dan kurang berfungsi, menumpuknya sampah di saluran drainase, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran dan lingkungan pemukiman mereka.
Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru. SSK merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan sanitasi secara terpadu, menyeluruh, dan jangka panjang. SSK merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi kota, strategi, rencana tata ruang, dan program pembangunan Kota Pekanbaru.
Strategi Sanitasi Kota (SSK) Pekanbaru berisikan visi dan misi sanitasi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan sektor sanitasi (2010 – 2026). Ruang lingkup SSK mencakup sistem pengelolaan air limbah domestik, persampahan dan drainase lingkungan, dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kualitas pelayanan, pengembangan kelembagaan, penegakan hukum dan peraturan, pengembangan sistem pendanaan, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
B. Pendekatan Yang Digunakan
Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan Legal Kelembagaan dimana peran Pemerintah Kota sangat dominan , langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota adalah dengan Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Sanitasi Kota yang terdiri dari berbagai dinas / instansi yang terkait dengan kegiatan sanitasi. POKJA Sanitasi ini ditetapkan melalui SK Walikota, dan diharapkan dapat menjadi mitra selama pelaksanaan Program Pembangunan Sanitasi Kota (tahun 2007 – 2009). Tim Pokja Sanitasi yang terdiri dari sejumlah dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan sanitasi, seperti BAPPEDA, Kantor Lingkungan Hidup (dulu BAPEDALDA), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota.
Beberapa yang telah dilakukan oleh Tim Pokja Sanitasi Pemerintah Kota Pekanbaru selama kurun waktu 2008 - 2009 melalui Program Pengembangan Sanitasi Kota Pekanbaru telah dilaksanakan beberapa Proyek Sanitasi, yaitu :
a) Pembangunan IPAL Komunal beserta jaringan perpipaannya di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sail. Pembangunan IPAL ini menggunakan Sistem DEWATS (Decentralized Wastewater Treatment System).
b) Pembangunan MCK Plus di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir. Pembangunan MCK ini juga menggunakan Sistem DEWATS untuk pengolahan air limbahnya.
c) Penggantian Tanki Septik Konvensional atau yang bocor dengan Tangki Septik Biofil di Kelurahan Tangkerang Timur (Kec. Bukit Raya) dan Kelurahan Tangkerang Tengah (Kec. Marpoyan Damai). Teknologi Biofilter adalah penggunaan media kontak untuk pembiakan bakteri pengurai (filter biologis).
d) Pembangunan Transfer Depo (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) dan dilengkapi dengan sarana Komposting Sampah rumah tangga di Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir.
e) Pembangunan Sarana Komposting untuk pengolahan dan pemanfaatan limbah hijau (pepohonan, rumput, tanaman, dll) sebagai pupuk di Hutan Kota, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail.
f) Sosialisasi Bor Biopori sebagai upaya meningkatkan resapan air ke dalam tanah dan pengurangan genangan yang dilakukan di Kecamatan Sukajadi dan Bukit Raya.
g) Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun bagi murid-murid di 20 Sekolah Dasar. Kegiatan ini dilengkapi pula dengan bimbingan & pelatihan bagi murid dan guru, pembangunan wastafel komunal, penyediaan tong sampah basah & kering, tanki air bersih, dll.
h) Renovasi dan pembangunan MCK Plus di Kampung Dalam.
i) Survei dan Inventarisasi Drainase seluas 1.000 Ha di kawasan pusat kota. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi database drainase dan sebagai bahan perencanaan sistem drainase yang lebih baik.
j) Pengenalan Software KIKKER untuk database drainase dan juga Software SOBEK untuk membantu mensimulasi perencanaan drainase.
Selain pembangunan fisik, juga telah dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
• Penguatan kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Pekanbaru. Pokja merupakan representasi dari dinas/instansi yang terkait dengan kegiatan pembangunan sanitasi, terdiri dari BAPPEDA (Koordinator), Dinas PU, Dinas Tata Ruang & Bangunan, Dinas Kebersihan & Pertamanan, Dinas Kesehatan, Kantor Lingkungan Hidup, dan perwakilan dari LSM.
• Pelatihan kepada operator Komposting, baik yang dilakukan di Rumbai Pesisir maupun di Hutan Kota. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan teknis dan sekaligus operasional dan pemeliharaan sarana.
• Pelatihan penggunaan Software KIKKER dan SOBEK dalam rangka pengembangan sistem database drainase dan simulasi perencanaan drainase.
• Seminar dan lokakarya, baik di tingkat kota maupun kecamatan & kelurahan. Hal ini dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterlibatan segenap instansi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sanitasi di Pekanbaru.
• Kampanye dan sosialisasi sanitasi, baik melalui Televisi, Radio, Koran dan juga dengan Stikers, Leaflet, dll.

Kebijakan Sanitasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dapat mencegah pembuangan sampah di aliran sungai karena Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencanangkan system perpipaan dalam pembuangan air limbah rumah tangga, terutama air bekas cuci dan dapur.
Dengan adanya sanitasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan tidak membuat aliran pembuangan limbah atau kotoran langsung ke sungai, karena hal ini dapat mencemarkan air sungai dan menggenangkan air sungai yang berakibat banjir.
Menurut survei dapat ditemukan hasil bahwa meningkat tingkat keamanan terhadap air tanah, dengan itu dapat memudahkan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat.
Dengan kondisi Linkungan yang baik merupakan salah satu factor yang dapat meningkatkan mutu kesehatan masyarakat terutama yang tinggal d perumahan kumuh yang paling sering terjangkit penyakit.
D. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru
Untuk Menyelesaikan masalah sanitasi ini Pemerintah Kota Pekanbaru dengan cara, yakni :
• Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengelolaan sanitasi yang terpadu, berkelanjutan dan didukung oleh berbagai pihak.
• Meningkatkan kebutuhan layanan prasarana dan sarana sanitasi yang baik dan sesuai dengan kondisi dan situasi lingkungan permukiman dan sosial-budaya
• Meningkatkan kemampuan penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi
Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Pada tahap awal sangat dibutuhkan upaya untuk membangun iklim yang kondusif melalui tata kelola sanitasi yang baik, khususnya melalui penguatan kelembagaan dan komitmen dari SDM yang terlibat, pembenahan peraturan perundangan, adanya dukungan anggaran Pemerintah sebagai pemicu (trigger) bagi pengembangan sanitasi jangka panjang.
Dengan adanya iklim sanitasi yang kondusif tersebut, dan kemudian diikuti dengan sosialisasi dan edukasi yang tepat kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kebutuhan (demand) terhadap pelayanan prasarana dan sarana sanitasi yang baik dan aman bagi lingkungan. Kondisi ini memungkinkan berkembangnya pihak-pihak penyedia produk dan jasa layanan sanitasi (supply), seperti jasa perencanaan, jasa pengurasan dan pengangkutan lumpur tinja, jasa pengangkutan sampah, usaha komposting, kontraktor septiktank dan IPAL, biofil dan bor biopori, dll. Bila kerjasama tiga komponen ini berlangsung dengan baik maka permasalahan sanitasi dapat segera diatasi.
Beberapa faktor penting yang sangat menentukan dalam implementasi Strategi Sanitasi ini adalah:
• Pemasaran sanitasi dan peningkatan peran-serta masyarakat
• Penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas
• Pengembangan berbagai alternatif sumber pendanaan, misalnya melalui meso-financing, kerjasama dengan lembaga donor luar negeri, dll.
• Peningkatan peran-serta dunia usaha, misalnya melalui kerangka kerjasama Kemitraan Pemerintah dan Swasta
• Sistem informasi dalam rangka mendukung perencanaan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi.
E. Peran Masyarakat
Salah satu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam masalah Sanitasi salah satu contoh dengan cara pengendalian pencemaran air di lokasi perumpahan sederhana adalah dengan memutus pipa saluran langsung dari septic tank ke parit yang banyak terdapat di lokasi perumahan Widya Graha 1 dan Perumahan Delima Puri. Jika saluran langsung ini tidak ada dan bangunan septic tank tidak memenuhi standar, yang akan tercemar hanyalah air bersih (air sumur) setempat, tetapi dengan dibuatnya saluran langsung ke parit, pencemaran air tidak hanya terjadi secara local melainkan akan meluas jauh sampai ke anak sungan dan perairan umum. Dalam hal ini peran aktif dari masyarakat sangat diharapkan karena tanpa adanya peran aktif dari masyarakat prokram yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru tidak akan berhasil.

Perampasan Lahan

Info klik link ini,,,
http://foto.okezone.com/view/2829/perampasan-lahan

Rehab Asrama Mahasiswa Riau di Kairo Dananya Sebaiknya Diupayakan dari APBN

25 Mai 2011 - 20.05 WIB
PEKANBARU, riauonline.com

Selain melakukan rehab ulang beberapa asrama mahaiswa Riau di beberapa dearah di Indonesia, Pemerintah Provinsi Riau tahun 2012 mendatang juga akan melakukan rehab asrama mahasiswa Riau di luar negeri. Salah satu asrama mahasiswa di luar negeri yang akan di rehab tersebut adalah asrama mahasiswa Riau di Kairo Mesir

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Riau HM Johar Firdaus MSi kepada riauonline,com di ruang kerjanya, Rabu (25/5). Menurut politisi senior Partai Golkar ini, rencana rehab asrama mahasiswa Riau di Mesir tersebut sebenarknya telah lama direncanakan. Namun kalau tidak ada halangan rencana tersebut akan dianggarkan dalam APBD Riau 2012 mendatang.

"Hal itu hingga kini masih dalam tahap pembicaraan. Jika memungkin maka anggaran untuk itu akan kita anggarkan dalam APBD Riau mendatang," katanya.

Menanggapi rencana tersebut Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Riau Azmi Setiadi MT mengatakan, rehab asrama mahasiswa di Kairo tersebut boleh-boleh saja dilakukan. Namun yang penting diketahui apakah asrama tersebut benar merupakan aset daerah. Sebab asrama tersebut berada di luar negeri, bisa jadi asrama itu merupakan aset nasional.

"Jika memang asrama mahasiswa Riau tersebut merupakan asetnya Pemerintah Provinsi Riau maka rehab yang dibiayai APBD sah-sah saja. Karena ini akan sangat membantu mahasiswa kita yang menuntut ilmu di sana," katanya.

Namun jika aset tersebut merupakan aset negara, maka rehab asrama tersebut tentu saja dananya bukan bersumber dari daerah. Namun untuk meghemat pengeluaran daerah, kata Azmi lagi, tidak ada salahnya dana untuk merehab asrama itu diupayakan dana dari APBN.(zlf)

Panwas Laporkan Hasil Pleno Dugaan Manipulasi Data Firdaus ke Gakumdu

Sabtu, 23 Juli 2011 21:07

Panwaslu Kota Pekanbaru melaporkan hasil pleno dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota Pekanbaru, Firdaus ke Gakumdu setempat.

Riauterkini-PEKANBARU- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pekanbaru rencananya hari ini (23/7/11), melaporkan hasil rapat pleno tentang dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota, Firdaus ST, MT ke pihak Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Pemilukada Pekanbaru.

Ketua Panwaslu Kota Pekanbaru Superleni yang dihubungi riauterkini melalui telepon genggamnya, membenarkan hal itu. Dikatakan, pihak telah memplenokan hasil investigasi dugaan manipulasi data yang dilakukan Firdaus saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilahan Umum (KPU) sebagai calon Walikota Pekanbaru.

"Tadi siang rencananya hasil pleno itu kita serahkan ke Gamkumdu, karena mereka yang punya kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Tetapi hingga malam ini saya belum dapat laporan, apakah jadi staf saya mengantarkan hasil pleno Panwas itu ke Gakumdu," tuturnya.

Superleni mengaku, pihaknya telah menindaklanjuti laporan salah satu LSM tentang dugaan manipulasi data yang dilakukan calon Walikota Firdaus ST, MT. Dalam laporan LSM itu disebutkan, Firdaus memiliki istri lain yang tidak dicantumkan ke biodata dirinya saat yang bersangkutan mendaftarkan diri KPU.

Menindaklanjati laporan LSM itu, pihak Panwaslu berangkat ke Jakarta untuk meneliti keabsahan Kartu Keluarga (KK) di mana tercantum nama Firdaus Muhammad sebagai Kepala Keluarga. Meski ada perbedaan nama, tetapi tanggal dan tempat tanggal lahir persis sama dengan calon Walikota Firdaus ST, MT.

"Setiba di Jakarta, kami membentuk dua tim. Tim pertama menuju ke alamat yang tercantum di KK milik Firdaus Muhammad. Saya sendiri waktu itu ke bagian tugas ke kantor Panwaslu Pusat," papar Superleni.

Dari hasil penelusuran staf Panwaslu Kota Pekanbaru, Dendy Gustiawan , mereka tidak bertemu langsung dengan perempuan yang disebut-sebut sebagai istri kedua Firdaus ST MT. Tim ini hanya bertemu dengan petugas keamanan kompleks di Kelurahan Kemanggisan, Jakarta Barat.

Saat ditanya pemilik KK atas nama Firdaus Muhammad, mereka mengakui data itu. Begitu juga saat Dendy mengeluarkan foto Firdaus ST, MT, petugas keamanan komplek ini pun mengaku pernah nampak di rumah yang tercantum dalam KK tersebut.

"Keterangan petugas keamanan atau sekuriti perumahan itu dibuat berita acaranya dan dilampiri materai. Esok harinya, saya dengan tim lagi yang menyelusuri kantor yang mengeluarkan KK atas nama Firdaus Muhammad. Kami lalu mendatangi Kepala Suku Dinas Kependudukan Jakarta Barat. Dan petugas ini mengaku memang mengakui KK itu dikeluarkan pihaknya.

Namun ketika ditanyai data-data awal dalam kepengurusan KK atau KTP, petugas Suku Dinas Kependudukan menolaknya dengan alasan Firdaus Muhammad belum memperbarui nomor induk kependudukannya. KK dan KTP atas nama Firdaus Muhammad ini masih model lama," terang Superleni.

Begitu juga saat Superleni dkk ingin melihat foto Firdaus Muhammad yang dilampirkan dalam arsip kependudukan mereka, pihak Suku Dinas Kependudukan itu menolaknya.

"Nah, hasil penyelusuran itu lah yang kita plenokan. Karena Panwaslu itu sifatnya dan fungsi hanya mengawasi pelanggaran Pemilukada Kota Pekanbaru, hasil pleno itu kita teruskan ke Gakumdu. Tergantung Gakumdu lah apakah mau menindaklanjutinya atau tidak hasil pleno yang menurut jadwal kami serahkan hari ini," kata Superleni lagi. *** (son)

Buktikan Pungli Penerimaan Siswa, Disdik Kampar Panggil Seluruh Kepsek

Disdik Kampar merespon cepat tudingan pendemo soal maraknya pungli menerimaan siswa. Seluruh kepala sekolah dipanggil untuk diminta keterangannya.

Riauterkini-BANGKINANG
Kadis Dikpora Kampar layangkan surat kepada seluruh Kepala Sekolah se Kabupaten Kampar serta memanggil Kepsek yang terbukti melakukan pungli pada penerimaan siswa baru tahun ajaran 2011/2012. Apabila terbukti akan diberikan sangsi tegas. Langkah tersebut menindaklajuti tudingan pengunjuk rasa kemarin.

‘’ Kita sudah melayangkan surat edaran Nomor: 420/Sekre-Peg/9321 perihal tindak lanjut hasil hearing serta memanggil Kepsek yang terbukti melakukan pungli terhadap penerimaan siswa baru dan ini sesuai perintah Bupati Kampar (Burhanuddin Husin-red) untuk menindak lanjuti hasil hearing bersama dengan AMPPK serta dengan komisi II kemaren ( Rabu, 20/7/11-red),’’ jelas Amri Salam Kadisdikpora Kampar saat jumpa pers diruang kerjanya Kamis (21/7/11).

‘’ Jika terbukti terjadinya pungli yang dilakukan Kepsek kita akan mengambil tindakan tegas hal ini juga sesuai arahan bupati dan tindakan tegas tersebut tentunya berada pada kewenangan bupati kita hanya merekomendasinya,’’ terangnya.

Dikatakannya, bagi kepsek yang melakukan pungli juga harus mengembalikan uang tersebut,’’ Semua uang pungli harus dikembalikan kepada semua wali murid sebab tentunya ini sudah menyalahi aturan,’’ tegasnya.

Dijelaskannya ia tidak memungkiri bahwa kasus ini sebelum ia menjadi Kadis pungli ini sudah terjadi,’’ Bahkan saya sudah mewanti-wanti dan mengumpulkan seluruh Kepsek agar dalam penerimaan siswa baru ini sesuai dengan aturan, namun karena cara berpikir seseorang itu sudah rusak dengan pola-pola demikian, namun kita yakin kedepan ini semua akan berobah,’’ janjinya.***(man)

Mahasiswa Masih Mempertanyakan Perjuangan 5 Desa

BANGKINANG - Karena perjuangan lima desa semakin tak jelas muaranya, Mahasiswa
Kampar mempertanyakan komitmen Pemkab Kampar terhadap perjuangan lima desa.
 
      Mereka mendesak DPRD melakukan hearing dengan mahasiswa pada Selasa 1 Juni 2010
mendatang, guna mendesak DPRD dan Pemkab Kampar terhadap keseriusan menyangkut
lima desa tersebut.
 
Sekretaris Forum Komunikasi Mahasiswa Kampar Independen (FKMKI) Migos kepada
wartawan, Kamis (27/5) mempertanyakan komitmen Pemkab dan DPRD Kampar dalam
mempertahankan lima desa ke pemerintah pusat. Sebab sejauh ini, ia menilai komitmen
kedeua lembaga yakni DPRD dan Pemkab Kampar kurang serius mempertahankan lima desa
itu.
 
“Kami melihat sampai kini tak ada komitmen dan keseriusan Pemkab dan DPRD dalam
penyelesaian lima desa. Bahkan sebagian anggota dewan ada yang ingin mengundurkan diri.
Ini tentunya harus kita sikapi, ada apa. Karena itu, kita akan mempertanyakan tentang
perjuangan lima desa itu melalui hearing pada selasa nanti,” ujar Migos.
 
Perjuangan lima desa sampai saat ini tidak jelas rimbanya. Sebelumnya para pemuda yang
tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kampar juga mendesak Pemkab
Kampar untuk serius memperjuangkan lima desa yang saat ini jatuh ke tangan Rohul itu.
 
Bahkan KNPI juga mengadakan hearing dengan DPRD dan Pemkab Kampar yang saat itu di
fasilitasi oleh Komisi 1. Saat itu disepakati dua opsi, yakni pertama dengan negosiasi ke
Depdagri dan PPR RI dan opsi kedua mem-PTUN-kan Depdagri. Tapi langkah PTUN itu
sampai kini belum juga ditempuh.
 
Ketua Komisi 1 DPRD Kampar, Ahmad Fikri juga meminta agar persoalan 5 desa tetap menjadi
prioritas pemkab Kampar. Ia bahkan menilai sudah tidak mungkin lagi langkah perundingan
dilakukan. Karena itu, dia meminta agar Pemkab Kampar segera melakukan PTUN tentang 5
 1 / 2Mahasiswa Pertanyakan Perjuangan Lima Desa
Ditulis oleh Administrator
Jumat, 28 Mei 2010 19:27 -
desa tersebut. Bahkan Fikri malah meminta Depdagri supaya menstatusquokan 5 desa.
 
“Sebaiknya PTUN dilakukan masyarakat, sebab yang lebih berkepentingan dalam hal ini adalah
warga bersangkutan. Namun pemkab Kampar harus memfasilitasinya,” terang Fikri.

`Balimau Kasai` Upacara Menyambut Ramadan di Kampar

Bangkinang- Usai melaksanakan kegiatan Maawuo di Danau Bokuok yang merupakan kegiatan rutin masyarakat, Kampar kembali menggelar event budaya yang juga menjadi tradisi masyarakat, yaitu acara Balimau Kasai. Acara ini dilaksanakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

“Acara ini selain termasuk kegiatan budaya dan keagamaan, juga merupakan salah satu kegiatan dalam kalender pariwisata Kampar,” ujar kasubdin Pariwisata dan Budaya Dinas Perhubungan Pariwisata dan Budaya Ir H Zamhir Basem MM di Bangkinang, Senin (3/9).

Tahun ini ada peningkatan dari kegiatan Balimau Kasai dari tahun-tahun sebelumnya. Karena acara ini bukan hanya kegiatan sekedar balimau kasai saja namun juga aneka kegiatan lainnya,  seperti lomba sampan hias yag sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Juga dilaksanakan kegiatan lomba lain seperti lomba rebana, lomba busana muslim, bazaar dan aneka kegiatan lainnya. “Ini dibuat untuk masyarakat karena pada dasarnya acara ini adalah acara masyarakat,” katanya.

Kegiatan Balimau Kasai yang memang setiap tahunnya dilaksanakan masyarakat Kampar, dan ini berlaku di semua kecamatan yang ada di Kampar, hanya saja pemusatan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar, dan dihadiri oleh Gubernur Riau dan Bupati Kampar serta para pejabat.

Balimau Kasai yang dipusatkan di Desa Batu Belah yang berjarak sekitar 6 km dari Bangkinang. Acara Balimau Kasai ini sendiri merupakan gabungan dari budaya Hindu dan Islam.
Masih Pantaskah Bangkinang Kota Beriman Kalau menyambut Bulan suci Ramadhan masih menyelenggarakan tradisi dari agama Hindu...?????????

Sumber : Riau Pos
Kredit foto : Koleksi Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu

Belum Serahterima, Kubah Mesjid Islamic Center Bangkinang Sudah Retak

Pekanbaru–(Hukrim.com)–Proyek pembangunan Mesjid Jamik Al-Ikhsan, Markas Islami (Islamic Center) Bangkinang diduga bermasalah. Proyek yang dibiayai APBD Kabupaten Kampar selama tiga tahun anggaran (Multiyears),  2005, 2006 dan 2007 semasa Bupati Jefri Noer, itu saat ini kondisinya memprihatinkan. Dimana beberapa bagian Platfon Mesjid sudah hancur dan bolong.

Padahal untuk membangun proyek tersebut Pemerintah Kabupaten Kampar diduga telah menghabiskan dana Rp95 miliar. Namun, anggaran tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, kuba Mesjid Jamik Al-Ikhsandiduga bocor.

Akibatnya air hujan merembes dan menghancurkan platfon bagian dalam Mesjid. Kondisi ini membuat jemaah khawatir tertimba pecahan platfon yang lapuk karena air, saat beribadat di Mesjid tersebut.

Rasa ke khawatiran itu diungkapkan oleh anggota Takmir, Mesjid Jamik Al-Ikhsan, Jhon Afrizal, MA, kepada Hukrim.com, Rabu (29/6). Menurutnya, selain khawatir dengan kondisi platfon yang lapuk terkena air yang sewaktu-waktu bisa jatuh. Jemaah juga kurang nyaman sholat dikala hujan, karena air hujan menetes dibagian dalam Mesjid. ” Selain khawatir tertimpa platfon, air hujan juga menetes,” ujar Jhon sembari menunjuk bagian dalam Mesjid yang tiris saat hujan.

Direktur Eksekutif Indonesia Monitoring Development (IMD), R. Adnan, di Bangkinang kepada wartawan, Rabu (29/6) mengatakan, Islamic Center yang terdiri dari Mesjid, perkantoran, pertokoan itu pembangunannya mulai direncanakan pada tahun 2005 saat kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Kampar dijabat oleh Raja Setia Bhudi.

Kemudian pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PT. Pembangunan Perumahan pada Juli 2005, 2006 dan berakhir Juli 2007. Kemudian dilanjutkan satu tahun masa pemeliharaan.

Saat masa pemeliharaan, yakni 2008, Kepala Dinas Kimpraswil digantikan oleh Basri Rasyid (Saat ini Kadis Cipta Karya). Seharusnya pada 31 Desember 2009 sudah dilakukan serah terima yang kedua (FHO), namun, sampai saat ini masih belum dilakukan.

Informasi yang belum dikonfirmasi menyebutkan, Kepala Dinas Cipta Karya, Basri Rasyid tidak mau menerima proyek itu ari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Adlis dengan alasan proyek tersebut belum selesai, karena rusak disana sini.

Terkait hal ini, Pemkab Kampar dan rekanan melakukan rapat di Jakarta dan akhirnya memutuskan kerusakan tersebut menjadi tanggungjawab rekanan dan biaya dari rekanan. Pemkab Kampar baru akan menerima kalau kerusakan sudah diperbaiki. Namun, sampai saat ini proyek yang menghabiskan dana APBD Kampar Rp95 miliar itu masih belum selesai. (Rudi)

Profil Kabupaten Kampar

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor  yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

1. Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
2. Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

1.      VISI

Seluruh komponen Kabupaten Kampar telah menetapkan visi kabupaten yang menentukan tujuan pembangunan, yaitu untuk menjadikan:

"KABUPATEN KAMPAR NEGERI BERBUDAYA, BERDAYA DALAM LINGKUNGAN MASYARAKAT AGAMIS TAHUN 2020"

Makna yang terkandung dalam visi ini adalah :

Seluruh komponen Kabupaten Kampar berkomitmen untuk menjadikan masyarakat yang berbudaya, dimana segala perilaku seluruh komponen masyarakat haruslah berlandaskan pemikiran logis yang berakal budi, dan menghormati serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat yang dianut dan berlaku dalam masyarakat Kabupaten Kampar.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar memiliki kesungguhan hati untuk menjadikan masyarakat yang berdaya, yaitu dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan guna menjadikan dirinya pesaing yang tangguh menghadapi persaingan global dan terpenuhinya kebutuhan manusia yang layak serta  diperlakukan secara adil.

Seluruh komponen Kabupaten Kampar bertekad untuk menjadikan masyarakat yang agamis dimana dalam segala aspek kehidupan yang dijalankan selalu dilandasi nilai-nilai keagamaan, dengan harapan Kabupaten Kampar dapat menjadi Serambi Mekah di Propinsi Riau.

2.   MISI

Untuk merealisasikan visi tersebut, ditetapkan 6 ( enam )  misi  Kabupaten Kampar sebagai berikut, yaitu : 

Misi-I

Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global  

Misi ini bermaksud:  

1. Menumbuh kembangkan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis kedalam etika  bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.  
2. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong   ( batobo ) serta usaha-usaha antisipatif menghadapi pengaruh global.  
3. Menguatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.

Misi-II

Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.

Misi ini bermaksud:

1. Membangun e-government berbasis good governance yang amanah dan berkeadilan untuk mensejahterakan masyarakat Kampar.
2. Mengembangkan sistim manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola  kekayaan yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, teknologi, budaya, dan adat istiadatnya secara ekonomis, efisien, dan efektif, dalam upaya mewujudkaan pelayanan kepada masyarakat secara mudah, cepat, terjangkau, tepat waktu, transparan, tepat sasaran dan memenuhi kepastian hukum.

Untuk mewujudkan maksud diatas, perlu didukung oleh Kemampuan individu aparatur pemerintah yang punya motivasi, kepercayaan diri, jujur, dan inovatif melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan.

Misi - III

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, menguasai Ilmu Pengetahuan  dan Teknologi serta  Berwawasan kedepan.

Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Sehat jasmani dan rohani yang memiliki mentalitas dan kemampuan dalam mengembangkan diri, dan berperan dalam membangun daerahnya;  
2. Dapat menguasai dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tuntutan pembangunan daerah;
3. Berpikiran maju untuk mengembangkan diri dan memiliki wawasan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memajukan daerah.

Misi - IV

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustri dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala local, regional, nasional maupun internasional.  

Misi ini bermaksud mewujudkan:

1. Pengembangan usaha produksi barang dan jasa yang dilakukan oleh masyarakat berskala kecil dan menengah yang berorientasi pasar dan industri pengolahan hasil pertanian  untuk mendapatkan nilai tambah.
2. Menguatkan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat yang berorientasi pasar yang dikembangkan agar tercipta kemampuan bersaing dan bermitra dengan pesaing pasar lainnya untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
3. Mengembangkan sistem dan jaringan data dan informasi serta promosi potensi unggulan daerah.
4. Membangun sentra perdagangan dan industri serta pariwisata yang berbasis teknologi
5. Mendorong pertumbuhan investasi melalui pola kemitraan yang sejajar dan proporsional antar swasta, masyarakat, dan pemerintah dalam bentuk kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. Untuk itu perlu diciptakan iklim investasi yang kondusif dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasilnya.

Misi - V

Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan  

Misi ini bermaksud:

1. Melakukan penataan ruang atau kawasan sesuai dengan peruntukkannya secara serasi, harmonis, terpadu, dan seimbang diselaraskan dengan daya dukung lingkungannya.
2. Penataan ruang atau kawasan dalam mengantisipasi perkembangan dan kemajuan daerah harus selalu dalam kendali pemerintah agar keserasian, keharmonisan, keterpaduan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dapat terjaga dan terpelihara sehingga tidak berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Misi - VI

Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap  aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercermin dalam kerukunan hidup beragama

Misi ini bermaksud:  

1. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran dan aturan agama dan menjadikannya landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;  
2. Menjamin keamanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar;  
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik  aparat maupun masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa melalui jalur pendidikan, pelatihan dan pembinaan.  
4. Menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  
5. Terciptanya kedamaian hidup umat beragama baik interen umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama  dengan pemerintah.  
6. Menciptakan lingkungan kehidupan yang bernuansa  agamis dalam berbagai aspek pembangunan.  

 3.   STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi diperlukan sebagai pedoman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas–tugas dan fungsi pemerintahan agar terdapat kesatuan aturan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi. Strategi terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan selama 5 tahun kedepan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran. Strategi Pemerintah kabupaten Kampar dalam mencapai tujuan 5 tahun kedepan, dan sasaran tahunannya akan dijabarkan dalam 11 bidang kewenangan daerah sesuai UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Strategi umum yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah pemanfaatan seluruh sumberdaya daerah secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran menuju kabupaten kampar sebagai negeri agamis yang berbudaya, berdaya, dan sejahtera tahun 2020.

Sedangkan arah kebijakan adalah sendi atau azas dari kebijakan yang akan dijalankan selama periode waktu 2002-2006. Arah kebijakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Program Pembangunan Daerah untuk 2002-2006 adalah berlandaskan azas kemandirian, azas manfaat, azas keadilan, dan azas berkesinambungan dan berkelanjutan.

Azas kemandirian dimaksudkan bahwa pembangunan daerah didasari kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri. Azas manfaat mengandung pengertian bahwa setiap usaha yang ditempuh dan sumberdaya yang digunakan dapat memberikan manfaat yang sebesar–besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampar.

Azas keadilan adalah pembangunan Kampar harus diupayakan secara adil dengan tidak memihak kepada perorangan atau golongan tertentu serta tetap mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kampar.

Azas berkesinambungan dan berkelanjutan adalah pembangunan bertahap dan terus menerus dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur budaya yang dimiliki daerah dan kelestarian lingkungan hidup.

4.   PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal yang dimiliki, dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah dalam pencapaian visi dan misi, maka pemertintah kabupaten Kampar untuk periode 2002-2006 menentukan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dari segi moral maupun kemampuan teknis sebagai landasan kekuatan utama yang harus dibangun dalam menunjang seluruh cita-cita yang ingin diwujudkan.
2. Peningkatan sistem manajemen kepemerintahan kearah sistem manajemen yang transparan, konsisten, dan akuntabel untuk mewujudkan citra kepemerintahan yang baik (good governance). 
3. Peningkatan kemampuan aparatur  pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai faktor pendukung keandalan sistem manajemen kepemerintahan yang ingin diwujudkan.
4. Pengembangan ekonomi rakyat kearah sistem perekonomian yang tangguh berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya  menuju agrobisnis dan agroindustri secara modern.
5. Peningkatan peran serta masyarakat, swasta, dan pemerintah dalam menumbuh kembangkan investasi yang dibutuhkan melalui pola kemitraan yang harmonis dan saling menguntungkan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya sesuai cita–cita yang diinginkan.
6. Pembangunan dan penataan lingkungan hidup secara serasi dan seimbang demi terjaganya kelestarian lingkungan yang memberi daya dukung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkesinambungan.

5.   FAKTOR - FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah kondisi yang harus ada sebagai pendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diprogramkan dan direncanakan sebagai kegiatan. Faktor-faktor penentu keberhasilan bagi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan cita-cita yang diinginkan adalah sebagai berikut :

1)        Kesatuan Bangsa Dan Kerukunan Sosial

                        Perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia telah dituangkan dalam sila ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Selanjutnya dalam Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara dinyatakan bahwa bentuk negara Republisk Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mewadahi kebhinekaan suku, adat, agama, ras, dan bahasa dari seluruh rakyat Indonesia.

                 Sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung unsur ‘trias politica’ yaitu adanya pembagian fungsi  penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi-fungsi ini adalah eksekutif, legislatif, judikatif. Fungsi eksekutif dan legislatif ditingkat kabupaten diatur dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, namun fungsi judikatif tidak merupakan kewenangan daerah dan masih menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat.

                 Keberadaan Undang Undang No 22 Tahun 1999 ini adalah suatu hal penting (krusial) yang mengubah sistem pemerintahan yang terpusat pada era ‘orde baru’ menjadi kearah desentralisasi atau diwujudkannya pemerintahan yang otonom pada tingkat kabupaten sebagai bagian dari tuntutan ‘reformasi’ yang digulirkan sejak kejatuhan rejim orde baru. Dalam kehidupan masyarakat di daerah, perubahan sistem ini telah menimbulkan adanya perbedaan penafsiran pada individu maupun golongan mengenai hak dan kewajibanya dalam konteks otonomi dan demokratisasi yang sedang mencari bentuknya. Perbedaan ini menjadikan pemerintahan Kabupaten Kampar harus menata kembali kesatuan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan tatanan kehidupan setempat melalui wacana musyawarah untuk dibentuknya suatu komitmen yang disepakati bersama dalam membangun daerah. Selain itu kerukunan sosial atau kehidupan sosial yang dilandasi rasa saling menghargai dan menghormati hak azasi manusia yang diatur dan dilindungi oleh hukum yang berlaku di Indonesia maupun nilai-nilai budaya daerah, haruslah diperkuat guna keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sebagaimana yang dicita-citakan.

2)      Mewujudkan Supremasi Hukum Dan Good Governance

                  Mewujudkan supremasi hukum mengandung makna menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi atau meletakan segala penanganan masalah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah  peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Mewujudkan supremasi hukum menginginkan adanya suatu kepastian tatanan kehidupan yang berlandaskan hukum yang diterapkan dengan konsisten dan berkomitmen oleh seluruh komponen masyarakat agar terbentuk suatu stabilitas dalam segala segi kehidupan yang dijalankan. Stabilitas dalam segala segi kehidupan dengan tatanan kepastian hukum adalah perwujudan supremasi hukum yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kampar.

                  Kepemerintahan yang baik atau ‘good governance’ membutuhkan 3 pilar utama yang mendasarinya, yaitu; transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi menjamin adanya kejelasan atas setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dijalankan dalam mewujudkan cita-cita untuk periode 2002-2006. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa setiap hasil yang akan dicapai dapat diukur dengan jelas dalam pertanggung jawaban pelaksanaan mandat yang diberikan oleh rakyat melalui dewan perwakilan rakyat. Partisipasi mengandung pengertian adanya peran serta dan keterlibatan tiap komponen Kabupaten Kampar dalam perumusan rencana maupun keberhasilan pelaksanaan perencanaan melalui aspirasi yang disalurkan melalui kelembagaan pemerintahan yang sah menurut hukum dan diterima masyarakatnya (legitimate).  

3)      Mempercepat Proses Pemulihan Ekonomi Daerah

                  Percepatan proses pemulihan ekonomi bagi kabupaten Kampar akan diwujudkan dengan mengembangkan sistem ekonomi rakyat yang tangguh berbasis pertanian dan sumberdaya lokal lainnya  menuju agrobisnis dan agroindustri secara modern. Dengan sistem ekonomi rakyat tersebut diharapkan tercipta peningkatan daya saing dari pelaku ekonomi di daerah melalui efisiensi, dan keunggulan kompetitif karena didukung oleh sumberdaya lokal dan peningkatan profesionalisme yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebagai bentuk percepatan pemulihan ekonomi adalah terjadinya peningkatan secara bertahap mencapai sekitar 6% sampai 8% pada akhir 2006. Untuk menciptakan pertumbuhan ini direncanakan sampai 2006 terbentuk investasi sebesar Rp 2,8 trilyun dengan 45% oleh pemerintah Kabupaten dan 55 % oleh swasta dan masyarakat. Dengan asumsi ICOR kabupaten Kampar sebesar 4 %. Terwujudnya proyeksi tersebut akan tergantung kepada hasil kerja keras seluruh komponen kabupaten Kampar yang terdiri dari masyarakat, swasta dan pemerintah.

4)      Pengurangan Angka Kemiskinan Dan Pengangguran

                  Kemiskinan merupakan suatu kondisi sosial dari seseorang yang serba kekurangan atau hanya sekedar dapat mencukupi kebutuhan dasar. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya semangat hidup seseorang sebagai mahluk sosial dalam bermasyarakat, dan akan menjadikan dirinya mahluk anti sosial yang membahayakan masyarakatnya. Kondisi ini harus ditanggulangi bersama oleh seluruh komponen Kampar agar pembangunan daerah menuju kepada cita-cita dalam menjadikan kabupaten kampar negeri agamis, berbudaya, berdaya, dan sejahtera tahun 2020 dapat diwujudkan.

 Angka kemiskinan di kabupaten Kampar direncanakan turun dari 26,41 % pada tahun 2001 menjadi 13,20% secara bertahap pada akhir tahun 2006. Untuk ini distribusi pendapatan berdasarkan Indeks Gini Ratio juga diusahakan untuk menjadi 0,40 sampai 0,50, dan 40 % penduduk berpenghasilan terendah dapat memperoleh lebih dari 17 % total PDRB.

Pengangguran merupakan masalah yang harus dihadapi sebagai akibat pertumbuhan angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini akan ditangani melalui program-program dan kegiatan-kegiatan penciptaan dan pengembangan lapangan kerja, serta peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja. Selama periode 2002-2006 pemerintah kabupaten Kampar berupaya mengurangi tingkat pengangguran dari 6,55 % menjadi 3,25 % atau turun sekitar 50 % dari tingkat pengangguran tahun 2000 pada akhir tahun 2006.  

5)    Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Aparatur Daerah

Lemahnya kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah sebagaimana diungkapkan dalam bab sebelumya telah menyadarkan kita tentang pentingnya peranan kelembagaan daerah dan aparatur daerah untuk lebih ditingkatkan kapasitasnya. Kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah perlu selalu ditingkatkan agar tugas utama sebagai pengelola aset-aset daerah dan pemberi pelayanan umum kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk hal ini kita memprogramkan dalam 5 tahun kedepan atau sampai dengan akhir 2006 beberapa proyek dan kegiatan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah agar tercipta kapasitas yang optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya. 

ARTI LAMBANG

Lambang Kampar terbagi atas 9 bagian, yaitu:
1. Empat petak dalam perisai                                             
2. Tiga garis putih di tengah
3. Bintang lima dengan dua tangkai padi
4. Rusa
5. Menara sumur
6. Dua buah gerobak lori
7. Empat puncak benteng
8. Pohon karet
9. Peta kabupaten Kampar

Adapun arti lambang tersebut adalah:

1. BENTENG DAN PERISAI adalah melambangkan kekuatan dan kekebalan rakyat dalam berjuang dan membangun
2. BATU BERSUSUN adalah melambangkan persatuan Nasional yang kuat, kokoh, serta menimbulkan inspirasi membangun
3. TUJUH BELAS BUAH BATU BERSUSUN adalah menunjukan tanggal tujuh belas hari proklamasi
4. DELAPAN BUAH BATU BATA adalah menunjukan bulan delapan (bulan Agustus)
5. EMPAT DAN LIMA buah dibawah menunjukan tahun 45 (1945)
6. SATU PINTU GERBANG adalah melambangkan pintu kemakmuran
7. BINTANG BERSUDUT LIMA adalah melambangkan Pancasila
8. POHON KARET adalah melambangkan sumber dari kemakmuran rakyat
9. TUJUH BELAS BUTIR PADI dalam setangkai dan LIMA CABANG POHON KARET adalah melambangkan bahwa negara Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan Pancasila
10. EMPAT BUAH PUNCAK BENTENG adalah melambangkan adat istiadat yang menjiwai prikehidupan rakyat
11. RUSA adalah melambangkan sifat-sifat ketangkasan, kecakapan, kelincahan dan keuletan
12. PETA KABUPATEN KAMPAR menyatakan daerah kabupaten kampar
13. MENARA MINYAK DAN TANGKI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan gas bumi
14. SATU LORENS dengan DUA GEROBAK LORI adalah melambangkan kekayaan alamnya dengan bahan-bahan logam

Terakhir Diperbaharui pada Senin, 27 Oktober 2008 22:06 

2. PEMERINTAHAN

2.1  Pemerintahan Daerah

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten  Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangarayan dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu  Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember   1999,   maka   Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.      Sebagai Kabupaten, Kampar dikepalai oleh seorang Bupati/Kepala daerah dengan satu orang Wakil Bupati. Semenjak berdirinya Kabupaten Kampar sudah terjadi dua puluh satu kali pergantian jabatan Bupati, jabatan terakhir dijabat oleh Bapak Drs. H. Burhanuddin Husin, MM dibantu oleh Bapak Teguh Sahono, SP sebagai Wakil Bupati.

Kabupaten Kampar terdiri dari 20 kecamatan dan 219 desa/kelurahan. Dari 219 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2006 sebanyak 129 desa (60,85 persen) merupakan desa Swasembada dan 83 desa (39,15 persen) merupakan desa Swakarsa. Disamping itu informasi mengenai perkembangan LKMD dapat dilihat pada Tabel 2.1.6.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2006 sebanyak 2.147 orang. Jika diamati menurut golongan kepangkatan, jumlah pegawai golongan III paling banyak, yaitu 1.447 orang, disusul golongan II sebanyak 556 orang dan golongan IV sebanyak 126 orang, sedangkan sisanya 18 orang adalah pegawai golongan I.

2.1   DPRD dan Pemungutan Suara

Ketua DPRD Kabupaten Kampar adalah Bapak H. Masnur, SH. H. Masnur, SH merupakan ketua DPRD Kabupaten Kampar yang ke lima belas (Tabel  2.3.1). Jumlah anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2004 menurut jenis kelamin terdiri dari 41 laki-laki dan 4 perempuan (Tabel 2.3.3) dengan susunan anggota komisinya dapat dilihat pada pada Tabel 2.3.2 Sedangkan produk dan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Kampar dapat dilihat pada Tabel 2.3.4 dan Tabel 2.3.5.

Dari hasil pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilikada) tahun 2006 diperoleh jumlah suara yang sah sebanyak 259.909 orang yang terbagi atas 3 pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati sebagai berikut, pasangan Drs. H. Burhannudin Husin, MM dan Teguh Sahono, SP sebanyak 107.521 suara (41,37 persen), H. Jefri Noer dan H. Masnur, SH sebanyak 95,972 suara (36,93 persen), H. Aziz Zainal, SH dan Drs. H. Rasyadzein, MM sebanyak 56.416 suara (21,71 persen).

 

Nama-nama dan Masa Jabatan Bupati Kampar Semenjak Terbentuk Sampai Sekarang The Regents Of Kampar Regency Since Beginning Up To Now

Nama Bupati The Regent	Masa Jabatan Length Of Occupation
(1)	(2)
01. Datuk Wan Abdul Rahman 02. Ali Lubis 03. Abd. Muis Datuk. Rangkayo Mhrjo 04. Datuk Wan Abdul Rahman 05. Datuk Harunsyah 06. T. Muhammad 07. R. Soebrantas Siswanto 08. R. Soebrantas Siswanto 09. R. Soebrantas Siswanto 10. A. Makahamid, SH 11. Sartono Hadisumarto 12. Syarifuddin 13. H. Saleh Djasit, SH 14. H. Saleh Djasit, SH 15. H.M. Azaly Djohan, SH 16. Drs. H. Beng Sabli 17. Drs. H. Syawir Hamid 18. Ir. H. Jefri Noer 19. H. Rusli Zainal 20. Ir. H. Jefri Noer 21. Drs. H. Burhanuddin Husin, MM	01 Januari 1950 April 1954 Maret 1958 03 September 1958 02 Januari 1960 11 Nopember 1965 18 Mei 1967 18 Mei 1972 18 Mei 1974 07 September 1978 14 Pebruari 1979 28 Mei 1984 April 1986 25 Maret 1991 03 April 1996 04 Nopember 1996 05 April 2001 23 Nopember 2001 25 Maret 2004 23 September 2005 23 November 2006	Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd Sd	April 1954 Maret 1958 September 1958 Oktober 1959 11 Pebruari 1965 17 Mei 1967 18 Mei 1972 18 Mei 1974 18 September 1978 14 Pebruari 1979 14 Pebruari 1984 03 Oktober 1986 25 Maret 1991 03 April 1996 04 Nopember 1996 05 April 2001 23 Nopember 2001 25 Maret 2004 23 September 2005 23 November 2006 Sekarang/ Now

Sumber : Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar
Sumber : Secretariate Of Kampar Regency Parliament Office
Terakhir Diperbaharui pada Senin, 27 Oktober 2008 17:05 

1. GEOGRAFIS

1.1  Keadaan Alam

            Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000’40” Lintang Utara sampai 00027’00” Lintang Selatan dan 100028’30” – 101014’30” Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

-          Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

-          Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

-          Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.

-          Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

            Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

-    Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

-    Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.           

            Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

1.2  Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum 320C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2006, yang terbanyak adalah disekitar Salo, Bangkinang, dan Bangkinang Seberang sedang yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu

3. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

3.1       Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar hasil Registrasi Penduduk tahun 2006 tercatat 590.467 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki 306.679 jiwa (51,94 persen) dan wanita 283.788 jiwa (48,06 persen). Ratio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 108.

Tabel 3.1.3 menunjukkan bahwa kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 285 jiwaKm2, diikuti oleh Kecamatan Bangkinang 244 jiwaKm2. Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Kampar Utara, Bangkinang Barat, Perhentian Raja dan Kampar Timur, masing – masing 186 jiwaKm2, 175 jiwaKm2, 136 jiwaKm2, 133 dan 113 jiwaKm2. Sedangkan enam kecamatan yang relatif jarang penduduknya yaitu Kecamatan Tapung 38 jiwaKm2, Gunung Sahilan 38 jiwaKm2, Kampar Kiri 27 jiwaKm2, XIII Koto Kampar 24 jiwaKm2, Kampar Kiri Hilir 12 jiwaKm2, dan Kampar Kiri Hulu 9 jiwaKm2.

3.2       Ketenagakerjaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, jumlah pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan sebanyak 6.675, yang terdiri dari 3.654 laki-laki (54,74 persen) dan 3.021 perempuan (45,26 persen). Jumlah pencari kerja pada tahun 2006 meningkat 47,17 persen dibandingkan tahun 2005, yaitu dari 4.535 orang pada tahun 2005 menjadi 6.675 orang pada tahun 2006.

Berdasarkan usia pencari kerja yang mendaftar pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, pencari kerja yang berusia 20-29 tahun sebanyak 3.088 orang (46,26 persen), usia 30-44 tahun sebanyak 2.513 orang (37,65 persen), dan usia 15-19 tahun sebanyak 1.074 orang (16,09 persen).


Terakhir Diperbaharui pada Senin, 27 Oktober 2008 17:08 

 

Peta Kabupaten Kampar

Peta Skala 1: 200.000